JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan dirancang untuk memastikan stabilitas fiskal sambil melindungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dari dampak yang berlebihan."Hasil diskusi kami dengan Pak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025," tegas Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, dikutip Kamis, 5 Desember 2024.PPN 12% hanya akan dikenakan pada komoditas barang mewah seperti apartemen, rumah mewah, dan mobil mewah, baik yang diproduksi dalam negeri maupun impor. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi kebutuhan dasar masyarakat dari dampak kenaikan tarif pajak.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://balinesia.id/read/tata-kelola-unggul-bri-boyong-2-penghargaan-di-the-15-th-iicd-corporate-governance-award">Tata Kelola Unggul, BRI Boyong 2 Penghargaan di The 15th IICD Corporate Governance Award</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://balinesia.id/read/mengungkap-negara-dengan-tingkat-penipuan-tertinggi-apakah-indonesia-termasuk">Mengungkap Negara dengan Tingkat Penipuan Tertinggi, Apakah Indonesia Termasuk?</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://balinesia.id/read/berkat-bri-sosok-ini-berdayakan-komunitas-perempuan-di-lamongan">Berkat BRI, Sosok Ini Berdayakan Komunitas Perempuan di Lamongan</a></li></ul>Barang kebutuhan pokok serta jasa kesehatan, pendidikan, dan layanan pemerintah akan tetap dikenakan tarif PPN 11%, sebagaimana diberlakukan sejak April 2022. Pemerintah menegaskan kebijakan PPN 12% hanya berlaku secara selektif pada kelompok barang mewah.&nbsp;Sehingga, harapannya tidak memengaruhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. "Selektif kepada beberapa komunitas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah," tambah Misbakhun.<h3>Komitmen Bersama</h3>Dalam pembahasan bersama Komisi XI DPR, muncul usulan penurunan pajak untuk barang kebutuhan pokok. Presiden Prabowo menyatakan bahwa usulan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.Kesepakatan antara pemerintah dan DPR mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga daya beli masyarakat kecil sekaligus meningkatkan pendapatan negara dari sektor barang mewah.&nbsp;Dengan penerapan selektif ini, diharapkan keseimbangan fiskal dapat tercapai tanpa mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. Pemerintah menjamin kebijakan ini tidak akan memengaruhi harga kebutuhan pokok atau layanan dasar.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://balinesia.id/read/cara-memulai-usaha-warmindo-dengan-modal-rp-6-juta">Cara Memulai Usaha Warmindo dengan Modal Rp6 Juta</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://balinesia.id/read/permohonan-pk-alex-denni-dinilai-mampu-dorong-isu-pentingnya-reformasi-peradilan">Permohonan PK Alex Denni Dinilai Mampu Dorong Isu Pentingnya Reformasi Peradilan</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://balinesia.id/read/10-lokasi-wisata-akhir-tahun-luar-negeri-yang-wajib-anda-kunjungi">10 Lokasi Wisata Akhir Tahun Luar Negeri yang Wajib Anda Kunjungi</a></li></ul>"Pajak yang sekarang itu 11%. Mengenai usulan dari kawan-kawan DPR bahwa ada penurunan pajak kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kepada masyarakat, Pak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji," terang Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.&nbsp;<blockquote>Tulisan ini telah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/tok-ppn-12-persen-resmi-berlaku-2025-hanya-untuk-barang-mewah">www.trenasia.com</a> oleh Muhammad Imam Hatami pada 05 Dec 2024&nbsp;</blockquote><blockquote>Tulisan ini telah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://balinesia.id/read/ppn-12-persen-resmi-berlaku-2025-hanya-untuk-barang-mewah">balinesia.id</a> oleh Redaksi pada 06 Des 2024 &nbsp;</blockquote>

JUSTINA.png

Director of Marketing BMW Group Indonesia Bayu Riyanto (kiri), Managing Director BMW Group Asia Lars Nielsen (kedua kiri), Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania (kedua kanan), dan Director of Sales BMW Group Indonesia Ariefin Makaminan (kanan) berbincang di samping mobil The All New 5 BMW saat peluncuran di Press Day pada pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang. Rabu 17 Juli 2024. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Peluncuran The All New 5 BMW - Panji 1.jpg

PPN 12 Persen Resmi Berlaku 2025, Hanya untuk Barang Mewah

Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan dirancang untuk menjaga keseimbangan fiskal tanpa membebani masyarakat menengah ke bawah.

Sekitar Kita

PPN 12 Persen Fokus pada Barang Mewah, Berlaku Resmi 2025

Share on

Trending this week